Senin, 17 Maret 2008

Putaran 3 Situbondo

Putaran ke 3 diselenggarakan di Kabupaten Situbondo, bertempat di SMKN 1 Panji, Situbondo, pada hari Sabtu, 15 Maret 2008.

Putaran ini menghasilkan :
1. SKB Situbondo: sebuah model konkretisasi praktik penyelenggaraan pendidikan yang kontekstual berbasis kompetensi peserta didik. Bagus! Cum laude... dan Kum yang lain...
2. Assessment eksistensi dan keorganisasian Dewan Pendidikan (Nasional, Provinsi dan Kab./ Kota).
3. "Deklarasi Situbondo", yang berisi PERNYATAAN SIKAP BERSAMA tentang keputusan MK tentang masuknya komponen gaji guru pada perhitungan 20% anggaran pendidikan.

Info Ketua Forum (Senin, 17 Maret 2008):
1. Setelah membaca kembali bunyi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 : ”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”; maka bunyi Pasal ini bermakna memperkuat pembenar jika komponen gaji guru dimasukkan pada hitungan 20% tsb. Putusan MK terhadap perkara No.: 24/PUU-V/2007 atas gugatan Sdr.Rahmatiah Abbas dan Sdr. Bahtiar Rifa'i yang menggugat agar komponen gaji guru dimasukkan pada anggaran pendidikan (dan ini dikabulkan MK!) Inti keberatan kita justru malah SELARAS dengan maksud Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tersebut; karena "gaji guru" dianggap termasuk "...kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Karena itu, saya mengusulkan untuk mengubah redaksi BUNYI PERNYATAAN kita pada 3 point di bawah ini (mohon dicermati).

2. DPD dan DPR melalui sekretariat Humas, telah saya hubungi via website mereka. Intinya, Forum Komunikasi Dewan Pendidikan se-Wilayah Tapal Kuda berkeberatan dan menolak keputusan MK... FKDPTK siap ber-audiensi dengan DPR dan DPD, dan mohon DPR dan DPD memperhatikan aspirasi ini secara konkret. Kami segera melayangkan surat + Pernyataan Sikap Bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama (mohon dicek pada website dpd.go.id dan dpr.go.id, muncul pada running text aspirasi publik).

3. Melengkapi perjuangan ini, disamping via surat ke DPR, DPD, Presiden dan Wapres dan (insya Allah) ber-audiensi, juga perlu dengan advokasi di tingkat Jawa Timur melalui KAJIAN AKADEMIK yang melibatkan akademisi, MK dan pemerhati pendidikan lainnya (disamping kita sendiri of course). Saya telah berkoordinasi dengan FORUM KAJIAN KONSTITUSI SURABAYA (forum ini biasa mengkaji ihwal konstitusi bersama MK; 2 minggu yl ttg calon perseorangan). Prinsip mereka SETUJU. Tinggal dilanjut nego yang lebih teknis. Mohon bersiap untuk hadir di Surabaya jika sewaktu-waktu saya kabari. Saya punya ide dilaksanakan di Sby dengan maksud agar bisa dimuat di kolom Jatim/ nasional (jika diselenggarakan di daerah, maka akan dimuat di Radar).

Berikut ini adalah PERNYATAAN SIKAP kita kemarin setelah saya revisi redaksinya. Mohon dicermati dan dikomentari melalui kolom KOMENTAR yang tersedia pada blog ini. TERIMAKASIH.

3. Untuk forum di Bogor, mohon disuarakan pula (selain MISI kita tentang MK ini): keorganisasian DP dan eksistensi DP (eksistensi DP tercermin dalam KEORGANISASIAN/ KELEMBAGAAN DP beserta regulasi yang mendukungnya). SK Mendiknas harus diubah dan RPP Peranserta Masyarakatterus kita desakkan untuk segera difinalkan, supaya DP ini TIDAK SEPARO EKSIS. TERIMAKASIH.


FORUM KOMUNIKASI DEWAN PENDIDIKAN
SE-WILAYAH TAPAL KUDA – JAWA TIMUR
Sekretariat: Jl. Hayam Wuruk 2, Telp. / Fax. 0335 – 436.436, e-Mail: dptapalkuda@yahoo.com
PROBOLINGGO


PERNYATAAN BERSAMA

DEWAN PENDIDIKAN SE-WILAYAH TAPAL KUDA – JAWA TIMUR
ATAS KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MASUKNYA GAJI GURU PADA PERHITUNGAN 20% ANGGARAN PENDIDIKAN (APBN / APBD)



DENGAN MENGUCAP BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM,


KAMI, PARA PENANDA TANGAN PERNYATAAN BERSAMA INI, 9 DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN/ KOTA YANG TERGABUNG DALAM “FORUM KOMUNIKASI DEWAN PENDIDIKAN SE-WILAYAH TAPAL KUDA – JAWA TIMUR”, PADA HARI INI, SABTU, 15 MARET 2008, PUKUL 10.00 – 15.00 WIB BERTEMPAT DI KABUPATEN SITUBONDO, MENYATAKAN :

1. KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG GAJI GURU YANG MASUK PADA PERHITUNGAN 20% ANGGARAN PENDIDIKAN, AGAR DITINJAU KEMBALI; DENGAN PERTIMBANGAN:

1) MASUKNYA KOMPONEN GAJI PADA HITUNGAN 20% ANGGARAN PENDIDIKAN AKAN MENGECILKAN NILAI ALOKASI BIAYA UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN, TERMASUK PENGEMBANGAN DAN INOVASI PENDIDIKAN, MENGINGAT BESARNYA JUMLAH GURU DI INDONESIA.
2) BAHWA GURU SELAKU PEMEGANG JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH, ADALAH SALAH SATU YANG TERMASUK DALAM LINGKUP PEGAWAI NEGARA SEBAGAIMANA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN DEPDAGRI, SEHINGGA KECUKUPAN GAJINYA MASUK PADA BAGIAN GAJI PEGAWAI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BUKAN DIMASUKKAN DALAM BAGIAN ANGGARAN PENDIDIKAN.
3) TELAH MENJADI KEWAJIBAN PEMERINTAH JIKA GURU (PEGAWAI NEGARA RI) HARUS DICUKUPI GAJINYA SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN.
4) ANGKA 20% PADA RUMUSAN BUNYI PASAL 31 AYAT (4) UUD 1945 YAKNI: ”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” HARUS DILETAKKAN PADA PORSI YANG TEPAT MANAKALA PEMERINTAH MEMILIKI KOMITMEN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DEMI MENCIPTAKAN INSAN INDONESIA YANG CERDAS, TERAMPIL DAN BERKOMPETEN, SERTA BERKOMITMEN UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (PEMBUKAAN UUD 1945).
5) PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN HARUS DIDUKUNG OLEH ANGGARAN YANG MEMADAI DEMI TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL.

2. MENDESAK PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN AGAR SEGERA BERTINDAK UNTUK MEMBATALKAN KEPUTUSAN TERSEBUT.

3. MENDESAK PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN PADA KEPUTUSAN YANG BERDAMPAK PADA PUBLIK LUAS, AGAR MEMPERHATIKAN, MEMPRIORITASKAN DAN MENOMORSATUKAN KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK DALAM SETIAP PRODUK KEPUTUSANNYA.

PARA PENANDA TANGAN
PIMPINAN DEWAN PENDIDIKAN SE-WILAYAH TAPAL KUDA – JATIM

DEWAN PENDIDIKAN
KOTA PROBOLINGGO
ttd
WAWAN E. KUSWANDORO, M.Si
(KETUA)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. PROBOLINGGO
ttd
Drs.H. SJAI’IN A. RAHMAN
(KETUA)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. PASURUAN
ttd
Drs. H. YAZID MANAN
(WAKIL KETUA)

DEWAN PENDIDIKAN
KOTA PASURUAN
ttd
Drs. H. BASORI ALWI, M.Pd
(SEKRETARIS)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. SITUBONDO
ttd
Drs. MAHMUDI BAJURI, M.Ag
(KETUA)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. BONDOWOSO
ttd
H. IMAM ZARKASYI
(KETUA)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. BANYUWANGI
ttd
Drs. HARSOYO
(BENDAHARA)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. JEMBER
ttd
DR. HM. SULTHON MASYHUD
(KETUA)

DEWAN PENDIDIKAN
KAB. LUMAJANG
ttd
Drs. SYAMSUL HUDA, M.Pd
(KETUA)

Tidak ada komentar:

Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service